Sukabumi, KlarinNews.com
Dari hasil investigasi KlarinNews.com
di Kampung Pasir Gombong, Cinangka, Cibodas, Cikuya, Cibayawak, Ciranjang,
Pamoyanan dan Kampung Cikaler.
Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana
Desa (DD) tidak disalurkan sebagi mana mestinya, sesuai PMK 50/PMK tentang Pengelolaan Dana Desa,
Berdasarkan data yang dimiliki KlarinNews.com Seorang Kakek berinisial K (76 Tahun), dia terdaftar sebagai
penerima manfaat BLT DD tahun 2020, kakek tersebut ketika ditanya apakah menerima
BLT DD dari desa pada tahun 2020 ?, dia menjawab,
"Saya tidak pernah menerima dana bantuan sosial apapun dari desa,
meskipun sering kali saya diminta Poto copy KK dan KTP oleh RT", Terangnya,
Lain halnya dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
yang berinisial "U" ketika ditanya berapa dana
yang diterima pada saat pembagian BLT BD dari desa ?, dia menjawab. "Kami
hanya menerima dua kali masing-masing Rp 600.000, jadi total diterima senilai
Rp. 1.200.000", Jelasnya
Hal serupa disampaikan KPM berinisial "AY" dia hanya menerima sebesar Rp. 600.000
sebanyak 2 kali jadi total diterima senilai Rp. 1.200.000".
Berdasarkan data yang ada, dana BLT BD Desa Cikaranggeusan
senilai Rp. 342.000.000 untuk 190 Kepala Keluarga (KK) penerima manfaat, jadi
per KK seharusnya mendapatkan BLT DD senilan Rp 1.800.000,- namun fakta dan realita yang ditemukan dilapangan tidak sesuai dengan ketentuan.
Ketika KlarinNews.com menemui
Kepala Desa Cikaranggeusan (Supriyatno) dikantornya (25/2/21) pukul 15.00,
menurut penjelasan seorang Kepala Dusun (Kadus), bahwa Kades sudah pulang sejak
pukul 12.00, katanya ada urusan keluarga, begitu juga Bu, Sekdes lagi di Rumah
sakit,
Petugas Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskessos), Desa Cikaranggeusan (Dede Sugiartono), ketika
ditanya berapa jumlah anggaran BLT DD dan berapa jumlah penerimanya, dengan
nada kaku dia menjawab “Saya tidak tahu”,Tuturnya
Selang beberapa saat, Kadus menerima telephone
seluller dari Kades supriyatno, kemudian Tilpon tersebut diberikan kepada KlarinNews.com, Kades ketika ditanya berapa jumlah penerima
manfaat, jawabnya 190 KK, kemudian tilpon tersebut terputus dan Kades tidak
dapat dihubungi kembali. (Red*)

0 Comments